Banyak hal yang bisa kita dapatkan bila kita memfokuskan diri pada hal positif seperti apa manfaat keuntungan BSD sebagai PSN terutama bagi kita yang bertempat tinggal diwilayah sekitar BSD seperti Serpong, Alam Sutera dan Tangerang Selatan pada umumnya. Manfaat dan keuntungan ini dapat berupa efek langsung ataupun efek multiplier ekononi dan bisnis yang secara hukum ekonomi akan merambat ke daerah sekitar sebagai daerah pendukung dan penyangga. Namun sebelum membahas masalah manfaat, kita akan lebih dahulu mengerti sedikit latar belakang dan hukum dari PSN
Penetapan BSD Sebagai Proyek Strategis Nasional
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membicarakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Negara Jakarta pada tanggal 18 Maret 2024. Dari berbagai agenda rapat yang di bicarakan maka salah satu agenda rapat adalah evaluasi mengenai berjalannya PSN sepanjang tahun 2024 ini.
Selain melakukan evaluasi terhadap PSN yang telah lebih dahulu ada maka dalam rapat terbatas ini Presiden Jokowi memutuskan untuk menambah 14 PSN untuk tahun ini. Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat. “Ini disetujui oleh Presiden” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga. Status PSN, sambungnya, hanya akan membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan dan nantinya tidak akan menggunakan uang negara atau APBN.
Pemerintah telah memberikan beberapa insentif berupa fasilitas fiskal yaitu antara lain pembebasan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari TLDDP, kawasan bebas dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, pembebasan dan/atau penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan pembebasan cukai. Pemerintah juga memberikan pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah 50 persen hingga 100 persen.
Tujuan dari adanya Proyek Strategis Nasional ini adalah mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung pengembangan pemerataan ekonomi nasional dan daerah, mendukung konektivitas, menciptakan lapangan kerja serta mendapatkan dukungan kementerian sektor tersebut. Berikut 14 PSN baru yang telah disetujui Presiden Jokowi:
- Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD)
- Pengembangan Pantai Indah Kapuk Tropical Concept
- Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang
- Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur
- Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah
- Pengembangan Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang
- Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara
- Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara
- Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara
- Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront
- Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah
- Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau
- Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara
- Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penetapan 14 PSN baru ini telah melalui serangkaian kajian. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan di berbagai sektor yang terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol termasuk Tol Serpong Balaraja, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai dengan target menyerap 11.000 tenaga kerja baru.
Cakupan Proyek Strategis Nasional di BSD
BSD City atau Bumi Serpong Damai di Kabupaten Tangerang Selatan ini diusulkan sebagai proyek strategis nasional sejak tahun 2021-2022. Usulan ini dimaksudkan untuk mempercepat investasi, pembangunan dan pengembangan kawasan Bumi Serpong Damai tersebut agar mempercepat pertumbuhan ekonomi serta bisnis dikawasan sekitarnya. Bumi Serpong Damai atau BSD ini menjadi kawasan PSN atas dukungan Kementerian Kesehatan yang telah menerbitkan Surat Rekomendasi untuk menjadikan BSD sebagai Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
BSD sebagai proyek strategis nasional (PSN) diyakini akan memberi manfaat dan keuntungan bagi wilayah sekitar Serpong yakni daerah setempat khususnya Kabupaten Tangerang lewat lewat pembangunan infrastruktur dan terbukanya lapangan kerja yang menjadi salah satu tantangan daerah urban selain untuk mempercepat investasi, pembangunan dan pengembangan kawasan itu sendiri.
Pemerintah mengumumkan Kawasan Terpadu BSD sebagai salah satu dari 14 PSN baru dengan pembiayaan swasta atau tanpa APBN pada tanggal 18 Maret 2024. BSD akan jadi kawasan terpadu sebagai pusat pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical atau singkat nya bisa di sebut sebagai berfokus pada Pendidikan Biomedical Digital.
1. Manfaat Keuntungan Dari Sisi Riset Kesehatan
Rencana akan adanya pengembangan Biomedical Campus Terintegrasi di area Bumi Serpong Damai atau BSD ini yang dilakukan untuk mendukung program pengembangan dan kualitas dalam penanganan kesehatan Nasional sangat sesuai dengan penetapan fokus dari pengembangan BSD sebagai wilayah PSN. Kawasan BSD ini nantinya juga akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus pada Pendidikan, Riset Kesehatan, Ekonomi Digital, Pengembangan Teknologi, Layanan Kesehatan dan Biomedical.
Manfaat Keuntungan BSD sebagai PSN Biomedical Area ini memang merupakan target jangka panjang atau lebih tepatnya target dengan jangkauan 30 tahun ke depan karena perlunya kesiapan SDM sumber daya manusia yang sesuai pada bidangnya agar Indonesia sebagai negara tidak bergantung pada brain capital asing tetapi mampu mandiri dan merdeka dari sisi intelektual. Kawasan di BSD yang masuk dalam kategori PSN Kesehatan Biomedical ini adalah seluas 59,6 hektare.
Sebanyak 49 hektare disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi dan teknologi beserta perangkatnya. Sementara 10 hektar akan digunakan untuk Bio Medical Center yang mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.
Langkah awal dari rencana jangka panjang tersebut adalah akan adanya Grand Opening Bio Medical Campus di tahun 2024 ini. Keuntungan yang didapat adalah berupa perolehan devisa sebesar Rp 5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical yang akan masuk berupa pajak ke APBN hingga pajak daerah ke APBD yang selanjutkan dapat bermanfaat secara langsung untuk pelayanan publik daerah Serpong secara khusus dan Tangerang Selatan secara umum.
2. Keuntungan Dari Sisi Ekonomi Digital
Seperti yang kita ketahui bahwa penggerak ekonomi global saat ini telah bergeser. Mulai dari sektor ekonomi berbasis minyak dan gas bumi pada tahun 70an kemudian bergeser kesektor perbankan dan finansial di era 90an dan saat ini menuju era teknologi digital yang telah semakin matang berkembang baik dari sisi programming maupun infrastrukturnya
Sumbangsih ekonomi digital pada perekonomian dunia ini cukup besar dengan perkiraan market value senilai USD 14,5 triliun pada tahun 2021 saja. Pertumbuhan ekonomi digital ini jauh lebih tinggi dari sektor lain yang mencapai 15 – 20 persen per tahun yang mana pertumbuhan ekonomi rata-rata dunia hanya mencapai 3 – 5 persen. Belum lagi kontribusinya pada total GDP negara yang mencapai 10 persen untuk negara berkembang. Kontribusi ini akan semakin tinggi dengan cepatnya adopsi teknologi digital pada setiap aspek kehidupan seperti e-commerce, bank digital, crypto currency, entertaimen, cloud computing, digital marketing, sosial media shopping dan lainnya.
Di Indonesia sendiri sumbangan ekonomi digital ini baru mencapai USD 70 milyar saja. Keuntungan BSD sebagai PSN adalah meningkatkan market value ekonomi digital berbasis teknologi ini. Dibentuk Digital Hub diharapkan dapat membentuk fokus bagi pengambil kebijakan terutama setelah banyak daerah di Indonesia yang berusaha dan gagal membuat ekosistem ini dan malah akhirnya hanya menjadi homestay bagi digital nomad. Digital Hub ini ditargetkan dapat menjadi sebuah ekosistem start up teknologi yang mampu membawa investasi seperti Gojek dan Tokopedia yang telah lebih dahulu menyerap sekitar USD 1 milyar. Saat ini telah banyak perusahaan teknologi dunia yang berkantor di BSD seperti Apple, Microsoft, AWS dan lain lain.
3. Keuntungan Manfaat Infrastruktur Transportasi
Sementara langkah awal lain dalam persiapan Bumi Serpong Damai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 1 (east district), adalah pembangunan Jalan Tol Serpong – Balaraja yang melewati area ini dan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus 2 atau KEK 2 (west district) nantinya juga akan dilewati oleh Jalan Tol Serpong – Balaraja section 1B. Nilai investasi yang dapat diserap sekitar Rp 18,54 triliun untuk Pengembangan Kawasan Terpadu dijantung BSD hingga merambat ke daerah Serpong ini.
Kedua keuntungan BSD sebagai PSN adalah proyek berkesinambungan yang juga diperkirakan akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.065 orang secara langsung maupun tidak langsung dengan estimasi penghematan devisa sebesar Rp 10,1 triliun.
Haryo Limanseto memaparkan bahwa pembangunan Proyek Strategi Nasional tersebut tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melainkan dari swasta. Peran pemerintah adalah memberikan dukungan dari sisi kemudahan perizinan agar proyek bisa segera beroperasi dan memberikan dampak signifikan ke masyarakat.
Proses kemudahan perizinan ini tentunya sejalan dengan cita-cita nasional untuk memberikan jaminan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha sebagai salah satu kunci bagi pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara langsung
4. Keuntungan Kawasan Pedukung PSN
Pertumbuhan ekonomi dikawasan pendukung adalah salah satu keuntungan yang didapat sebagai daerah penyangga PSN. Dalam dunia yang semakin terintegrasi dalam suatu ekosistem ekonomi berkelanjutan akan sangat diperlukan supporting system yang memadai dan tahan banting. Dengan masuknya investasi bernilai puluhan triliun, ratusan ribu tenaga hingga ribuan mahasiswa dalam proyek strategis jangka panjang ini tentu saja akan berpengaruh pada ekonomi dan bisnis diwilayah pendukung seperti Serpong.
Pertumbuhan bidang ekonomi yang paling banyak terangkat diarea sekitar adalah kebutuhan pokok, sandang pangan seperti makanan, minuman, pakaian hingga penyediaan perumahan atau apartemen. Kebutuhan akan hunian ini baik untuk dimiliki sendiri ataupun kebutuhan akan hunian sewa apalagi adanya program KEK pembebasan PPnBM untuk pembelian rumah tinggal kategori mewah. Semuanya ini akan bersinergi secara cepat ataupun perlahan mendorong kenaikan harga hunian dan juga harga penyewaaan rumah atau sewa apartemen karena ledakan permintaan dalam 3 hingga 10 tahun mendatang hingga terjadi saturasi suplai.
5. Keuntungan Mendapat Jaminan Pemerintah
Keuntungan BSD sebagai PSN tertuang dalam Pasal 18 Ayat 5, disebutkan pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap proyek yang layak secara teknis dan finansial dan PJPK memiliki dokumen identifikasi dan rencana mitigasi risiko yang memadai. Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat 1. Selain itu, Pasal 18 Ayat 2 jaminan pemerintah akan diberikan untuk kredit atau pembiayaan Syariah, kelayakan usaha, KPBU dan risiko politik.
6. Manfaat Pembiayaan Kreatif Non APBN
Seperti yang diketahui, PSN tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetapi pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan dana pembangunan bisa bersumber dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Di mana pembiayaan ini sudah mendapat jaminan pemerintah. Bunyi Pasal 13 Ayat 3 juga mengatakan PSN yang bersumber dari pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan 3 faktor yaitu
- Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
- Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN dalam hal badan usaha bertindak selaku penginisiasi proyek.
7. Keuntungan Kemudahan Perizinan
Dalam setiap proyek tentu masalah perizinan paling sering ditemui. Dengan tergabung dalam PSN ini maka setiap proyek termasuk yang dilakukan di BSD Serpong akan mendapatkan legalitas dari pemerintah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Poin g, pemerintah melalui stakeholder terkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Kemudian Pasal 5 Ayat 2 mendukung pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah ini mencakup proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.
8. Manfaat Dari Sisi Masalah Hukum
Dalam pembangunan suatu kawasan yang luas dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat sekitar dan lingkungan maka tentu akan menimbulkan beberapa masalah dan keluhan hingga rawan konflik horizontal termasuk oleh ormas ormas yang mencoba mencari keuntungan yang mengatas namakan golongan tertentu. Jika masalah ini dibawa ke jalur hukum maka sudah tentu proyek PSN ini akan mendapat kemudahan penyelesaian hukum.
Hal lain dari manfaat keuntungan BSD sebagai PSN adalah dalam hal terdapat laporan dan atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan seperti yang tertulis pada Pasal 46 Ayat 1.
Kemudian dalam Ayat 2 disebutkan Kejaksaan atau Polri yang menerima laporan perlu menyampaikan hal tersebut kepada Menteri atau Kepala Daerah untuk memeriksa keluhan tersebut paling lambat 5 hari sejak laporan diterima. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri atau kepala daerah terkait meminta aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan maksimal 30 hari kerja menurut Pasal 46 Ayat 4. Penyalahgunaan wewenang yang termaksud dalam pasal ini terdiri dari kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara, kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara dan tindak pidana yang bukan bersifat administratif.
9. Manfaat Dari Sisi Penanganan Dampak Sosial
Pada Pasal 45 Ayat 1 menyebutkan pemerintah akan memberikan penanganan dampak sosial atas proyek – proyek PSN yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 45 ayat 1 adalah Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/wali kota menyiapkan program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak langsung atas pelaksanaan proyek strategis nasional. Keuntungan BSD sebagai PSN dari sisi penanganan dampak sosial adalah akan memberikan ketenangan pada masyarakat umum diwilayah sekitar BSD Serpong bahwa dengan adanya pasal 45 ayat 1 akan terminimalisasi.
Sistem Pengawasan dan Monitoring PSN
Sementara untuk evaluasi secara umum dari proyek-proyek PSN melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengawasan berkelanjutan hingga penilaian dampak permasalahan. Selama pelaksanaan PSN terdapat beberapa isu utama yang perlu ditindak lanjuti antara lain adalah terkait isu pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, konstruksi dan pembiayaan.
“Pemerintah tentu akan terus memonitor perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat pada waktunya. Monitoring ini sangat penting untuk meminimalisasi sisi negatif hingga manfaat keuntungan BSD sebagai PSN dapat teroptimalisasi secara sempurra. Bahwa pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian sangat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara periodik selalu dibuatkan laporan dan dilakukan publikasi sehingga keputusan yang dibuat jauh dari konflik kepentingan karena secara terbuka melibatkan semua pihak,” ujar Haryo Limanseto.
